GORONTALO NEWS

Monday, April 20th, 2009 at 1:06 pm

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo Fadel Muhammad menuding telah terjadi pelanggaran atas hasil Rapimnas IV Golkar tentang proses pemilihan capres dan cawapres. Fadel mengatakan, ada upaya pembangkangan oknum-oknum DPP yang hendak mengusulkan satu nama saja sebagai capres/cawapres Golkar.

Fadel mengatakan, hasil Rapimnas IV memutuskan, jika pada akhirnya Golkar harus berkoalisi dengan partai lain karena perolehan suaranya tidak mencukupi untuk mengajukan capres/cawapres, DPP Golkar harus mengikutsertakan DPD I dan DPD II dalam menjaring tujuh nama yang selanjutnya oleh DPP di survei guna mengukur elektabilitas masing-masing.

“Proses survei inilah yang hingga kini tidak dilakukan DPP Golkar dalam menentukan mana yang terbaik,” kata Fadel di sela-sela Rakorwil Barindo Regional Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua di Makasar Sabtu (18/4).

Bahkan, lanjut Fadel, saat ini telah terjadi sikap pembangkangan terhadap amanah Rapimnas Partai Golkar berupa adanya pemaksaan kehendak yang dilakukan oknum-oknum DPP untuk memberikan satu nama saja ke SBY guna mendampingnya sebagai cawapres. Fadel juga membeberkan soal ditiadakannya hak suara DPD II Golkar untuk menyampaikan aspirasi terkait usul nama-nama cawapres yang akan disampaikan ke DPP Golkar.

“Perkembangan terakhir, DPP meniadakan hak suara DPD II Golkar untuk mengusulkan cawapres. Yang dimintakan hanya suara DPD I. Perkembangan tersebut jika dieksekusi oleh DPP, ini juga tindakan yang melawan amanat Rapimnas IV,” tegas Fadel.

Fadel yang juga Gubernur Gorontalo juga sangat-sangat mengkhawatirkan berbagai perkembangan yang saat ini terjadi di internal Golkar. Terutama soal perilaku oknum-oknum DPP yang berupaya terus menganulir amanat Rapimnas IV dan menggantikan dengan konspirasi oknum-oknum DPP dalam menggolkan cawapres.

“Target mereka itu hanya satu, memaksa incumbent Susilo Bambang Yudhoyono menerima calon tunggal cawapres yang diusung Golkar mendampingi SBY,” kata Fadel.

Sementara itu Partai Demokrat meminta Partai Golkar untuk mengajukan banyak cawapres sebagai pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Partai Demokrat melalui SBY nanti menyeleksi cawapres pilihannya untuk maju bertarung dalam pemilu presiden (pilpres) mendatang. “Ya, memang sebaiknya Golkar mengajukan beberapa nama. Kalau cuma satu, itu namanya SBY disodorin (dipaksa),” kata Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie di Jakarta kemarin (18/4).

Menurut dia, semakin banyak nama yang ditawarkan justru semakin baik. Asalkan, kata dia, deretan nama itu memang terbukti kompeten. “Siapa pun yang nanti dipilih Pak SBY, semua harus siap menerima dengan legawa,” tegas Marzuki.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga tidak mempersoalkan kalau Rapimnasus Golkar menyepakati sejumlah nama sebagai cawapres. “Terserah Partai Golkar sajalah. Statusnya kan tetap bahan. Mau diajukan satu monggo (silakan), tiga monggo, lima monggo, tujuh monggo, atau mau ditambah lagi ya monggo juga,” katanya.

Menurut dia, SBY dan Demokrat tidak akan mendapat beban politik baru kalau Golkar ternyata mengajukan lebih dari satu kandidat cawapres. Sebab, semua tetap diposisikan sebagai masukan untuk dirundingkan bersama mitra koalisi yang lain. “Prinsipnya, tidak ada masalah. Toh, keputusan finalnya setelah berunding itu,” ujarnya.

Meski begitu, Anas buru-buru menegaskan, pengusulan cawapres dari beringin tetap merupakan dinamika dan urusan internal Golkar. “Kami tentunya tidak dalam posisi ikut campur. Bagaimanapun, itu dapur Golkar. Demokrat paling jauh cuma bisa masuk sampai ke ruang tamu saja,” tutur Anas.

Dia menambahkan, dalam konteks penentuan cawapres, SBY harus dilihat sebagai faktor yang spesial. Anas mengibaratkannya seperti mempelai yang tidak bisa di kawin paksa. Karena itu, tidak tepat kalau ada parpol atau kelompok yang memaksakan harus dengan cawapres A atau cawapres B. “Mempelainya harus sama-sama suka sehingga kekompakan kerja semakin baik,” kata mantan Ketum PB HMI itu.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, partainya belum memutuskan apakah akan mengusung satu nama saja, yakni Jusuf Kalla, atau lebih dari satu kandidat cawapres. Itu baru diputuskan melalui Rapimnasus pada 23 April.

“Yang jelas, ada tujuh nama yang memperoleh suara terbesar dari penjaringan DPD II beberapa waktu lalu,” jelasnya. Ketujuh nama itu adalah Jusuf Kalla (JK), Agung Laksono, Surya Paloh, Aburizal Bakrie alias Ical, Sri Sultan HB X, Akbar Tandjung, dan Priyo Budi Santoso. Dalam perkembangannya, ketujuh nama itu menggumpal di tiga nama saja, yaitu JK, Akbar Tandjung, dan Ical.

Dimintai komentar secara terpisah, Direktur Bidang Pengembangan Reform Institute Abdul Hamid mengatakan, Akbar Tandjung memang rival terberat JK untuk posisi cawapres SBY. Menurut dia, pilihan SBY akan sangat dipengaruhi prioritas orientasi politiknya dalam lima tahun ke depan.

Abdul menjelaskan, pemerintahan SBY periode mendatang menghadapi dua tantangan besar. Keduanya adalah penyelesaian masalah ekonomi dan kebutuhan membangun “armada kuat” untuk mendorong konsolidasi elite, baik di tataran parpol maupun nonparpol.

“Kalau SBY memprioritaskan tantangan yang pertama, JK yang cekatan dan taktis itu yang bakal dipilih. Kalau penuntasan tantangan kedua yang diutamakan, Akbar yang punya relasi politik luas yang akan diambil. Jadi, semua bergantung pada kalkulasi Cikeas,” katanya. (Sumber : Gorontalo Post)