GORONTALO NEWS

Wednesday, April 15th, 2009 at 2:27 pm

Krisis listrik belakangan terus menjadi perbincangan yang hangat, di kalangan publik. Tak heran, disamping meminta PLN bisa lebih proaktif lagi, Gubernur Fadel Muhammad juga meminta, agar pembangunan PLTU Anggrek segera dirampungkan. Karena bagaimanapun kata Fadel, ketersediaan listrik yang memadai adalah penunjang pertumbuhan ekonomi. “Saya berharap, ini akan ada solusi yang tepat untuk percepatan pembangunan PLTU Anggrek,”tegas Fadel.

Dari laporan pihak Dikitring Sumapapua dalam pertemuan dengan Pemprov Gorontalo kemarin, bahwa pengerjaan proyek PLTU Anggrek, sampai dengan saat ini sudah sekitar 31,5 persen. Progress ini tentunya masih jauh dari harapan, dimana seharusnya pembangunan PLTU 2×25 MW saat ini sudah sekitar 40 persen.

Pihak Meta Epsi sebagai pelaksana proyek menjelaskan bahwa kendala paling berat yang dialami dalam proyek ini adalah kondisi lokasi yang berbatu, dan membutuhkan waktu cukup lama untuk menghancurkannya. “Namun begitu, kami tetap berupaya menyelesaikan proyek ini sesuai jadwal yakni 2010,” tegas mereka.

Sementara itu, General Manajer PLN wilayah Suluttengo Dadan menjelaskan, PLN telah berupaya untuk mengoptimalkan mesin yang ada. Namun, pengoptimalan mesin tersebut untuk sementara ini hanya bisa memperkecil wilayah pemadaman saja.

Sementara untuk menghadapi puasa, rencananya PLN akan merelokasikan mesin dari Manado ke Gorontalo untuk mengatasi krisis listrik di Gorontalo. “Minimal 5 MW akan kita gunakan, agar pasokan listrik di Gorontalo bisa terpenuhi,” jelas Dadan, sambil meminta masyarakat maupun pihak swasta, bisa menerapkan pola hidup hemat energi.

Gubernur Kumpul Jajaran PLN
Keluhan warga terhadap pemadaman aliran listrik terus saja berdatangan. Bahkan janji PLN yang menyatakan tidak akan ada pemadaman menjelang pemilu tak henti-hentinya ditagih.

“PLN jangan hanya pandai berjanji. Kami masyarakat kecil sudah banyak menanggung kerugian akibat ulah PLN. Barang elektronik sudah banyak yang rusak akibat voltase listrik yang naik turun,” tegas Akmal salah seorang warga Kota Utara Kota Gorontalo.

Dia menambahkan, saat ini masyarakat sudah cukup sabar dengan pemadaman aliran listrik yang diluar ambang batas kewajaran. “PLN selalu berdalih mesin rusak, dari dulu sampai sekarang tetap saja alasan itu. Ini berarti ada yang tidak beres dalam tubuh PLN,” tambah Akmal.

Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad nampaknya cukup gerah dengan ulah pemadaman aliran listrik oleh PLN belakangan ini. Betapa tidak, sudah hampir dua pekan pemadaman listrik tidak teratur lagi.

Seiring kondisi pelayanan PLN yang kian carut marut, terlebih pelaksanaan Pemilu 2009 tinggal 2 hari lagi, maka Gubernur Fadel Muhammad langsung mengambil sikap tegas dengan mengumpul seluruh jajaran PLN Gorontalo, Senin (6/4) di ruang Huyula Kantor Gubernur Gorontalo. Dalam pertemuan yang turut dihadiri General Manager PLN Suluttengo Dadan, Gubernur Fadel Muhammad mendesak agar PLN segera mengambil langkah strategis untuk meminalisir pemadaman aliran listrik.

Kekurangan daya yang menyebabkan adanya pemadaman bergulir secepatnya diseriusi. “Pertumbuhan ekonomi di daerah ini begitu cepat, sementara pasokan listrik tidak mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut. Akibatnya kita perlu mencari langkah strategis yang harus dilakukan saat ini untuk menyelesaikan masalah pemadaman listrik ini. Apalagi kita tahu bahwa PLTU Anggrek baru 2010 selesai,” kata Gubernur Fadel Muhammad.

Selain itu, Fadel Muhammad juga menekankan selama pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2009, PLN dapat memberikan pelayanan maksimal. “Termasuk persiapan menjelang puasa nanti, jangan sampai ada pemadaman,” ujar Fadel menekankan.

Kemarahan masyarakat menyangkut pemadaman listrik memang cukup beralasan karena sudah di luar ambang batas kesabaran. Bahkan bila kondisi tersebut berlanjut tidak menutup kemungkinan masyarakat akan berbuat anarkis. Seperti yang terjadi di daerah Ternate, Maluku Utara. Akibat pemadaman listrik yang tidak teratur lagi, masyarakat Ternate menyerbu kantor PLN dan berbuat anarkis. Kantor PLN Ternate dilempari batu sehingga para karyawan harus lari tunggang langgang.

Situasi yang dialami masyarakat Ternate itu mulai menjalar di masyarakat Gorontalo. Kemarahanan masyarakat Gorontalo terhadap pemadaman aliran listrik semakin mengkristal, walaupun belum sampai pada tataran aksi anarkis lantaran masih menghormati pelaksanaan pemilu 2009.

Bakal Pasok Mesin dari Manado
General Manajer PLN wilayah Suluttengo Dadan menjelaskan, PLN telah berupaya untuk mengoptimalkan mesin yang ada. Namun, pengoptimalan mesin tersebut untuk sementara ini hanya bisa memperkecil wilayah pemadaman saja.

“Dalam artian, pemadaman akan tetap dilakukan, hanya saja tidak sesering sekarang dan wilayahnya diperkecil,” ujar Dadan di sela-sela pertemuan bersama Gubernur Fadel Muhammad, Senin (6/4) di ruang Huyula Kantor Gubernur Gorontalo.

Menurut Dadan, untuk saat ini daya mampu PLN mencapai 24.4 MW, sementara beban puncak mencapai 31.8 MW. “Artinya kita mengalami devisit sekitar 7.6 MW. Dan untuk 12 April nanti. kita akan melakukan optimalisasi mesin sehingga daya yang mampu diperkirakan akan mencapai 29.7 MW, sehingga devisit akan berkurang hingga 2,3 MW,” jelasnya.

Lalu apa langkah PLN? Dadan menjelaskan, untuk jangka pendek pihaknya mencoba mengoptimalkan daya (pembangkit) yang ada dengan sedikit maintanance. “Sementara untuk menghadapi puasa, kita akan merelokasikan mesin dari Manado ke Gorontalo untuk mengatasi krisis listrik di Gorontalo.

Kemudian jangka panjang PLTU 2 x 25 MW di Anggrek kemudian membangun jaringan transmisi dan gardu induk. Dengan partisipasi masyarakat dan swasta mudah-mudahan pemadaman tidak akan terlalu banyak kalaupun masih ada. Dan nanti sebelum puasa kita harapkan pemadaman tidak ada,” tutur Dadan.

Dia menambahkan, khusus untuk pemilu, PLN akan mengupayakan tambahan 2 MW dari mesin yang disewa. “Saat ini ada ketambahan kira-kira 5,5 MW. Sehingga dengan partisipasi swasta 1,6 MW, kita cuma devisit sekitar 500 KW atau 0,5 MW itu dengan pola pemakaian listrik yang hemat, mudah-mudahan tidak ada terjadi pemadaman sampai dengan H +7 pemilu,” tandas Dadan. (Sumber : Gorontalo Post)

Tags : Bakal Pasok Mesin dari Manado, Dikitring Sumapapua, Fadel Desak Pembangunan PLTU Anggrek, General Manajer PLN Wilayah Suluttengo Dadan, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, Gubernur Kumpul Jajaran PLN, Kantor PLN Ternate, kesejahteraan masyarakat, ketersediaan listrik, Kota Utara Kota Gorontalo, Krisis listrik, Meta Epsi, pembangunan daerah, pembangunan PLTU 2x25 MW, Pemprov Gorontalo, pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2009, PLN, PLTU Anggrek, Ternate Maluku Utara, uang Huyula Kantor Gubernur Gorontalo

Monday, April 20th, 2009 at 1:06 pm

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo Fadel Muhammad menuding telah terjadi pelanggaran atas hasil Rapimnas IV Golkar tentang proses pemilihan capres dan cawapres. Fadel mengatakan, ada upaya pembangkangan oknum-oknum DPP yang hendak mengusulkan satu nama saja sebagai capres/cawapres Golkar.

Fadel mengatakan, hasil Rapimnas IV memutuskan, jika pada akhirnya Golkar harus berkoalisi dengan partai lain karena perolehan suaranya tidak mencukupi untuk mengajukan capres/cawapres, DPP Golkar harus mengikutsertakan DPD I dan DPD II dalam menjaring tujuh nama yang selanjutnya oleh DPP di survei guna mengukur elektabilitas masing-masing.

“Proses survei inilah yang hingga kini tidak dilakukan DPP Golkar dalam menentukan mana yang terbaik,” kata Fadel di sela-sela Rakorwil Barindo Regional Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua di Makasar Sabtu (18/4).

Bahkan, lanjut Fadel, saat ini telah terjadi sikap pembangkangan terhadap amanah Rapimnas Partai Golkar berupa adanya pemaksaan kehendak yang dilakukan oknum-oknum DPP untuk memberikan satu nama saja ke SBY guna mendampingnya sebagai cawapres. Fadel juga membeberkan soal ditiadakannya hak suara DPD II Golkar untuk menyampaikan aspirasi terkait usul nama-nama cawapres yang akan disampaikan ke DPP Golkar.

“Perkembangan terakhir, DPP meniadakan hak suara DPD II Golkar untuk mengusulkan cawapres. Yang dimintakan hanya suara DPD I. Perkembangan tersebut jika dieksekusi oleh DPP, ini juga tindakan yang melawan amanat Rapimnas IV,” tegas Fadel.

Fadel yang juga Gubernur Gorontalo juga sangat-sangat mengkhawatirkan berbagai perkembangan yang saat ini terjadi di internal Golkar. Terutama soal perilaku oknum-oknum DPP yang berupaya terus menganulir amanat Rapimnas IV dan menggantikan dengan konspirasi oknum-oknum DPP dalam menggolkan cawapres.

“Target mereka itu hanya satu, memaksa incumbent Susilo Bambang Yudhoyono menerima calon tunggal cawapres yang diusung Golkar mendampingi SBY,” kata Fadel.

Sementara itu Partai Demokrat meminta Partai Golkar untuk mengajukan banyak cawapres sebagai pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Partai Demokrat melalui SBY nanti menyeleksi cawapres pilihannya untuk maju bertarung dalam pemilu presiden (pilpres) mendatang. “Ya, memang sebaiknya Golkar mengajukan beberapa nama. Kalau cuma satu, itu namanya SBY disodorin (dipaksa),” kata Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie di Jakarta kemarin (18/4).

Menurut dia, semakin banyak nama yang ditawarkan justru semakin baik. Asalkan, kata dia, deretan nama itu memang terbukti kompeten. “Siapa pun yang nanti dipilih Pak SBY, semua harus siap menerima dengan legawa,” tegas Marzuki.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga tidak mempersoalkan kalau Rapimnasus Golkar menyepakati sejumlah nama sebagai cawapres. “Terserah Partai Golkar sajalah. Statusnya kan tetap bahan. Mau diajukan satu monggo (silakan), tiga monggo, lima monggo, tujuh monggo, atau mau ditambah lagi ya monggo juga,” katanya.

Menurut dia, SBY dan Demokrat tidak akan mendapat beban politik baru kalau Golkar ternyata mengajukan lebih dari satu kandidat cawapres. Sebab, semua tetap diposisikan sebagai masukan untuk dirundingkan bersama mitra koalisi yang lain. “Prinsipnya, tidak ada masalah. Toh, keputusan finalnya setelah berunding itu,” ujarnya.

Meski begitu, Anas buru-buru menegaskan, pengusulan cawapres dari beringin tetap merupakan dinamika dan urusan internal Golkar. “Kami tentunya tidak dalam posisi ikut campur. Bagaimanapun, itu dapur Golkar. Demokrat paling jauh cuma bisa masuk sampai ke ruang tamu saja,” tutur Anas.

Dia menambahkan, dalam konteks penentuan cawapres, SBY harus dilihat sebagai faktor yang spesial. Anas mengibaratkannya seperti mempelai yang tidak bisa di kawin paksa. Karena itu, tidak tepat kalau ada parpol atau kelompok yang memaksakan harus dengan cawapres A atau cawapres B. “Mempelainya harus sama-sama suka sehingga kekompakan kerja semakin baik,” kata mantan Ketum PB HMI itu.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, partainya belum memutuskan apakah akan mengusung satu nama saja, yakni Jusuf Kalla, atau lebih dari satu kandidat cawapres. Itu baru diputuskan melalui Rapimnasus pada 23 April.

“Yang jelas, ada tujuh nama yang memperoleh suara terbesar dari penjaringan DPD II beberapa waktu lalu,” jelasnya. Ketujuh nama itu adalah Jusuf Kalla (JK), Agung Laksono, Surya Paloh, Aburizal Bakrie alias Ical, Sri Sultan HB X, Akbar Tandjung, dan Priyo Budi Santoso. Dalam perkembangannya, ketujuh nama itu menggumpal di tiga nama saja, yaitu JK, Akbar Tandjung, dan Ical.

Dimintai komentar secara terpisah, Direktur Bidang Pengembangan Reform Institute Abdul Hamid mengatakan, Akbar Tandjung memang rival terberat JK untuk posisi cawapres SBY. Menurut dia, pilihan SBY akan sangat dipengaruhi prioritas orientasi politiknya dalam lima tahun ke depan.

Abdul menjelaskan, pemerintahan SBY periode mendatang menghadapi dua tantangan besar. Keduanya adalah penyelesaian masalah ekonomi dan kebutuhan membangun “armada kuat” untuk mendorong konsolidasi elite, baik di tataran parpol maupun nonparpol.

“Kalau SBY memprioritaskan tantangan yang pertama, JK yang cekatan dan taktis itu yang bakal dipilih. Kalau penuntasan tantangan kedua yang diutamakan, Akbar yang punya relasi politik luas yang akan diambil. Jadi, semua bergantung pada kalkulasi Cikeas,” katanya. (Sumber : Gorontalo Post)

25 April 2009 00:00 WIB
BERCERAINYA JK dan SBY ternyata membawa implikasi yang bagus bagi tegaknya etika politik. Setidaknya hal itu tampak dari respons dua tokoh.

Pertama adalah respons Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mengatakan legowo dan tunduk pada putusan Rapimnas Khusus Golkar yang mengajukan JK sebagai calon presiden tunggal. Sultan yang sebelumnya menyatakan diri maju sebagai calon presiden tak akan maju lagi.

Sultan bukan hanya patuh kepada keputusan Rapimnas Khusus Golkar. Lebih dari itu, ia menilai keputusan rapimnas khusus itu menunjukkan Golkar telah kembali ke identitasnya sebagai partai besar.

Sikap Sultan itu menuai pujian karena menunjukkan kematangan politik. Ia pun patut dicontoh karena menjunjung tinggi etika politik dan menjaga keutuhan partai. Ia pun layak dihormati karena jujur mengakui bahwa peluang dirinya untuk menjadi presiden toh kecil.

Kedua yang patut dipuji adalah respons SBY yang mengatakan dia tidak akan mengambil calon wakil presiden dari Golkar. Itu menunjukkan SBY pun menjunjung tinggi etika politik. Ia tak ingin memecah belah Golkar dengan mengambil orang Golkar menjadi cawapres. Sikap yang juga layak dihormati.

Akan tetapi, etika politik itu mestinya tak hanya berhenti di situ, yaitu hanya ditunjukkan dalam konteks pencalonan wakil presiden. Etika politik mestinya juga dibawa secara konsisten sampai membentuk koalisi di kabinet. Dengan demikian, tidak ada lagi kabinet abu-abu, kabinet hasil politik dagang sapi. Tidak ada lagi kabinet hasil koalisi yang rapuh, yang dibentuk dengan cara membagi-bagi kursi kepada banyak orang dari banyak partai agar pemerintah aman di DPR.

Tegasnya, SBY pun mestinya tidak akan mengambil orang Golkar dalam pemerintahan yang baru bila ia dipilih kembali menjadi presiden. Sikap tegas itu sangat penting ditunjukkan dari sekarang agar tegas pula kelak siapa yang berkuasa, siapa pula yang menjadi oposisi.

Arah yang demikian itu sangat jelas tampak dari pertemuan JK dan Megawati bahwa Golkar dan PDI Perjuangan bersepakat untuk membangun pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat yang juga dibangun bersama Gerindra dan Hanura dalam koalisi berkaki empat bila koalisi inilah yang memenangi kursi RI 1.

Begitulah, koalisi partai yang memerintah di satu pihak, dan koalisi partai yang menjadi oposisi di lain pihak, akan tampak sangat jelas dan gamblang secara kelembagaan. Secara kelembagaan, bukan secara personal sehingga tidak terjadi kebijakan pemerintah ditentang di DPR oleh partai yang memiliki menteri di kabinet.

Hal itulah yang sekarang terjadi di Kabinet Indonesia Bersatu. Bahkan, ada menteri yang berasal dari suatu partai, tetapi tidak diakui partainya sebagai orang partai yang ditempatkan di kabinet.

Berdasarkan peta koalisi yang dibangun secara institusional itu dapat dibayangkan terjadinya keseimbangan kekuasaan yang sehat. Siapa pun yang menjadi presiden kelak, dia akan mendapat kontrol yang dahsyat di parlemen.

Jumat, 24 April 2009 00:00 WIB

RESMILAH sudah perceraian Jusuf Kalla dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Pasangan presiden dan wakil presiden itu bukan hanya bercerai, keduanya bahkan akan bersaing pada pemilu presiden nanti.

Kepastian Jusuf Kalla menjadi calon presiden itu diputuskan rapimnasus Golkar kemarin. Rapimnasus juga memberi mandat kepada Jusuf Kalla melakukan komunikasi politik dengan berbagai parpol untuk membangun koalisi.

Sekalipun eksplisit tidak disebutkan sebagai hasil rapimnasus, kiranya kepada Jusuf Kalla juga diberikan mandat untuk menjajaki siapa yang akan mendampinginya menjadi calon wakil presiden. Sebab, mandat membentuk koalisi akan menjadi mandat yang ompong, bila tanpa disertai mandat untuk juga mencari calon wakil presiden.

Berdasarkan mandat itu, Golkar bisa bergerak lebih lincah dan lebih cepat, sebab manuver politik diserahkan kepada sang calon presiden. Hasilnya pun akan lebih cepat diperoleh dibanding mandat membentuk koalisi dan mencari calon wakil presiden diserahkan kepada sebuah tim. Sebab, tiap-tiap anggota tim memiliki isi kepala berbeda-beda, selera berbeda-beda, bahkan kepentingan berbeda-beda, sehingga tim itu akan lebih banyak berdebat daripada menghasilkan keputusan.

Yang jelas, ditetapkannya Kalla sebagai calon presiden merupakan pembuktian bahwa Golkar adalah partai yang konsisten. Pertama, konsisten dengan wacana yang dikembangkan sebelum pemilu legislatif, bahwa sebagai partai yang besar, Golkar harus mencalonkan presiden. Publik pun mencatat kata-kata Jusuf Kalla ketika itu yang mengatakan mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih baik dan lebih cepat.

Kedua, dengan dicalonkannya Kalla sebagai presiden, Golkar pun kosisten dengan paham kebangsaan yang diusungnya. Yaitu, siapa pun anak bangsa ini berhak menjadi presiden, tanpa pandang bulu apakah dia Jawa atau bukan Jawa.

Pencalonan Kalla yang bukan Jawa, jelas sebuah lompatan sejarah yang sangat jauh dan bermakna bagi perjalanan demokrasi di negeri ini.

Republik ini pernah memiliki presiden yang bernama BJ Habibie yang bukan Jawa. Tapi Habibie menjadi presiden adalah akibat jatuhnya Pak Harto. Ia menjadi presiden bukan karena dirancang dan dikehendaki menjadi presiden. Dia adalah wakil presiden, ban serep yang naik kelas menjadi ban utama karena ban utama pecah di tengah jalan.

Dan sejarah mencatat Habibie yang bukan Jawa itu sanggup menjadi presiden. Bahkan dialah presiden yang pertama kali menyelenggarakan pemilu yang demokratis di zaman reformasi.

Jawa dan bukan Jawa tidak lagi relevan. Semuanya adalah anak kandung bangsa ini. Semuanya harus menyatu sebagai pemilik NKRI. Idiologi kebangsaan itulah yang konsisten diusung Golkar.

Yang juga penting ialah dengan Golkar mengusung calon presiden maka persaingan merebut kursi presiden tetap seru dan menarik. SBY tidak akan melenggang sendirian dalam arti seakan sudah pasti terpilih lagi menjadi presiden hanya karena popularitasnya paling tinggi dan partainya meraih suara terbanyak. Bukankah KPU pernah melontarkan pikiran perlunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengantisipasi terjadinya calon tunggal? Sungguh pikiran yang merendahkan martabat banyak partai.

Pertarungan merebut kursi RI-1 itu tidak lama lagi akan berlangsung. Inilah pertarungan yang hingga saat ini masih menyisakan misteri, karena belum seorang pun yang telah dipastikan menjadi calon wakil presiden. Padahal, bukan mustahil kecerdikan memilih calon wapres itulah yang justru menjadi faktor yang menentukan pilihan rakyat.