GORONTALO NEWS

25 April 2009 00:00 WIB
BERCERAINYA JK dan SBY ternyata membawa implikasi yang bagus bagi tegaknya etika politik. Setidaknya hal itu tampak dari respons dua tokoh.

Pertama adalah respons Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mengatakan legowo dan tunduk pada putusan Rapimnas Khusus Golkar yang mengajukan JK sebagai calon presiden tunggal. Sultan yang sebelumnya menyatakan diri maju sebagai calon presiden tak akan maju lagi.

Sultan bukan hanya patuh kepada keputusan Rapimnas Khusus Golkar. Lebih dari itu, ia menilai keputusan rapimnas khusus itu menunjukkan Golkar telah kembali ke identitasnya sebagai partai besar.

Sikap Sultan itu menuai pujian karena menunjukkan kematangan politik. Ia pun patut dicontoh karena menjunjung tinggi etika politik dan menjaga keutuhan partai. Ia pun layak dihormati karena jujur mengakui bahwa peluang dirinya untuk menjadi presiden toh kecil.

Kedua yang patut dipuji adalah respons SBY yang mengatakan dia tidak akan mengambil calon wakil presiden dari Golkar. Itu menunjukkan SBY pun menjunjung tinggi etika politik. Ia tak ingin memecah belah Golkar dengan mengambil orang Golkar menjadi cawapres. Sikap yang juga layak dihormati.

Akan tetapi, etika politik itu mestinya tak hanya berhenti di situ, yaitu hanya ditunjukkan dalam konteks pencalonan wakil presiden. Etika politik mestinya juga dibawa secara konsisten sampai membentuk koalisi di kabinet. Dengan demikian, tidak ada lagi kabinet abu-abu, kabinet hasil politik dagang sapi. Tidak ada lagi kabinet hasil koalisi yang rapuh, yang dibentuk dengan cara membagi-bagi kursi kepada banyak orang dari banyak partai agar pemerintah aman di DPR.

Tegasnya, SBY pun mestinya tidak akan mengambil orang Golkar dalam pemerintahan yang baru bila ia dipilih kembali menjadi presiden. Sikap tegas itu sangat penting ditunjukkan dari sekarang agar tegas pula kelak siapa yang berkuasa, siapa pula yang menjadi oposisi.

Arah yang demikian itu sangat jelas tampak dari pertemuan JK dan Megawati bahwa Golkar dan PDI Perjuangan bersepakat untuk membangun pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat yang juga dibangun bersama Gerindra dan Hanura dalam koalisi berkaki empat bila koalisi inilah yang memenangi kursi RI 1.

Begitulah, koalisi partai yang memerintah di satu pihak, dan koalisi partai yang menjadi oposisi di lain pihak, akan tampak sangat jelas dan gamblang secara kelembagaan. Secara kelembagaan, bukan secara personal sehingga tidak terjadi kebijakan pemerintah ditentang di DPR oleh partai yang memiliki menteri di kabinet.

Hal itulah yang sekarang terjadi di Kabinet Indonesia Bersatu. Bahkan, ada menteri yang berasal dari suatu partai, tetapi tidak diakui partainya sebagai orang partai yang ditempatkan di kabinet.

Berdasarkan peta koalisi yang dibangun secara institusional itu dapat dibayangkan terjadinya keseimbangan kekuasaan yang sehat. Siapa pun yang menjadi presiden kelak, dia akan mendapat kontrol yang dahsyat di parlemen.

Jumat, 24 April 2009 00:00 WIB

RESMILAH sudah perceraian Jusuf Kalla dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Pasangan presiden dan wakil presiden itu bukan hanya bercerai, keduanya bahkan akan bersaing pada pemilu presiden nanti.

Kepastian Jusuf Kalla menjadi calon presiden itu diputuskan rapimnasus Golkar kemarin. Rapimnasus juga memberi mandat kepada Jusuf Kalla melakukan komunikasi politik dengan berbagai parpol untuk membangun koalisi.

Sekalipun eksplisit tidak disebutkan sebagai hasil rapimnasus, kiranya kepada Jusuf Kalla juga diberikan mandat untuk menjajaki siapa yang akan mendampinginya menjadi calon wakil presiden. Sebab, mandat membentuk koalisi akan menjadi mandat yang ompong, bila tanpa disertai mandat untuk juga mencari calon wakil presiden.

Berdasarkan mandat itu, Golkar bisa bergerak lebih lincah dan lebih cepat, sebab manuver politik diserahkan kepada sang calon presiden. Hasilnya pun akan lebih cepat diperoleh dibanding mandat membentuk koalisi dan mencari calon wakil presiden diserahkan kepada sebuah tim. Sebab, tiap-tiap anggota tim memiliki isi kepala berbeda-beda, selera berbeda-beda, bahkan kepentingan berbeda-beda, sehingga tim itu akan lebih banyak berdebat daripada menghasilkan keputusan.

Yang jelas, ditetapkannya Kalla sebagai calon presiden merupakan pembuktian bahwa Golkar adalah partai yang konsisten. Pertama, konsisten dengan wacana yang dikembangkan sebelum pemilu legislatif, bahwa sebagai partai yang besar, Golkar harus mencalonkan presiden. Publik pun mencatat kata-kata Jusuf Kalla ketika itu yang mengatakan mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih baik dan lebih cepat.

Kedua, dengan dicalonkannya Kalla sebagai presiden, Golkar pun kosisten dengan paham kebangsaan yang diusungnya. Yaitu, siapa pun anak bangsa ini berhak menjadi presiden, tanpa pandang bulu apakah dia Jawa atau bukan Jawa.

Pencalonan Kalla yang bukan Jawa, jelas sebuah lompatan sejarah yang sangat jauh dan bermakna bagi perjalanan demokrasi di negeri ini.

Republik ini pernah memiliki presiden yang bernama BJ Habibie yang bukan Jawa. Tapi Habibie menjadi presiden adalah akibat jatuhnya Pak Harto. Ia menjadi presiden bukan karena dirancang dan dikehendaki menjadi presiden. Dia adalah wakil presiden, ban serep yang naik kelas menjadi ban utama karena ban utama pecah di tengah jalan.

Dan sejarah mencatat Habibie yang bukan Jawa itu sanggup menjadi presiden. Bahkan dialah presiden yang pertama kali menyelenggarakan pemilu yang demokratis di zaman reformasi.

Jawa dan bukan Jawa tidak lagi relevan. Semuanya adalah anak kandung bangsa ini. Semuanya harus menyatu sebagai pemilik NKRI. Idiologi kebangsaan itulah yang konsisten diusung Golkar.

Yang juga penting ialah dengan Golkar mengusung calon presiden maka persaingan merebut kursi presiden tetap seru dan menarik. SBY tidak akan melenggang sendirian dalam arti seakan sudah pasti terpilih lagi menjadi presiden hanya karena popularitasnya paling tinggi dan partainya meraih suara terbanyak. Bukankah KPU pernah melontarkan pikiran perlunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengantisipasi terjadinya calon tunggal? Sungguh pikiran yang merendahkan martabat banyak partai.

Pertarungan merebut kursi RI-1 itu tidak lama lagi akan berlangsung. Inilah pertarungan yang hingga saat ini masih menyisakan misteri, karena belum seorang pun yang telah dipastikan menjadi calon wakil presiden. Padahal, bukan mustahil kecerdikan memilih calon wapres itulah yang justru menjadi faktor yang menentukan pilihan rakyat.